Jakarta - Presiden SBY dituding melakukan kebohongan publik. Secara sembunyi-sembunyi SBY ternyata telah menandatangi perjanjian penambahan hutang degan Bank Dunia untuk pendanaan perubahan iklim senilai US$ 800 juta.
"Pernyataan Presiden SBY bahwa hanya akan memperjuangkan hibah untuk pendanaan perubahan iklim adalah sebuah kebohongan publik. Ternyata dalam APBNP 2010 ada penambahan utang untuk itu," sebut Manager Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Teguh Surya dalam jumpa pers di kantor ICW di Jakarta, Minggu (30/5).
Padahal, lanjut Teguh, sebelum berangkat Oslo beberapa waktu lalu, SBY menegaskan hanya akan memperjuangkan hibah sebesar USD 1 miliar yang disepakati diberikan pemerintah Norwegia kepada Indonesia pada konferensi internasional Hutan dan Iklim.
Hutang yang ternyata baru disepakati pada 25 Mei kemarin, jumlahnyapun kata Teguh, sangat besar yaitu dari Bank Dunia sebesar USD 200 juta, dari Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar USD 200juta dan dari Agence Francaise de Development AFD sebesar USD 300 juta.
"Padahal sejak tahun 2008 total hutang Indonesia untuk climate change ini sudah mencapai USD 2 miliar atau total Rp18 triliun," sambung Koordinator ICW, Danang Widyoko.
Kebohongan publik itu, nilai, Wahyu Susilo dari International NGO Forum on Indonesia Develoment (INFID) dilakukan SBY karena soal hutang itu ternyata tidak pernah dikomunikasikan sebelumnya kepada publik apalagi DPR RI.
"Seharusnya setiap rencana disampaikan ke publik, tapi proses ini dari mulai negosiasi sampai disepakati kemarin ternyata ditutup-tutupi. Ini tidak sesuai dengan kebebasan informasi publik," jelas Wahyu.
Wahyu pun mendesak DPR RI segera memanggil perwakilan pemerintah untuk mempertanyakan sekaligus meminta pemerintah mereview kembali perjanjian itu
"Pernyataan Presiden SBY bahwa hanya akan memperjuangkan hibah untuk pendanaan perubahan iklim adalah sebuah kebohongan publik. Ternyata dalam APBNP 2010 ada penambahan utang untuk itu," sebut Manager Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Teguh Surya dalam jumpa pers di kantor ICW di Jakarta, Minggu (30/5).
Padahal, lanjut Teguh, sebelum berangkat Oslo beberapa waktu lalu, SBY menegaskan hanya akan memperjuangkan hibah sebesar USD 1 miliar yang disepakati diberikan pemerintah Norwegia kepada Indonesia pada konferensi internasional Hutan dan Iklim.
Hutang yang ternyata baru disepakati pada 25 Mei kemarin, jumlahnyapun kata Teguh, sangat besar yaitu dari Bank Dunia sebesar USD 200 juta, dari Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar USD 200juta dan dari Agence Francaise de Development AFD sebesar USD 300 juta.
"Padahal sejak tahun 2008 total hutang Indonesia untuk climate change ini sudah mencapai USD 2 miliar atau total Rp18 triliun," sambung Koordinator ICW, Danang Widyoko.
Kebohongan publik itu, nilai, Wahyu Susilo dari International NGO Forum on Indonesia Develoment (INFID) dilakukan SBY karena soal hutang itu ternyata tidak pernah dikomunikasikan sebelumnya kepada publik apalagi DPR RI.
"Seharusnya setiap rencana disampaikan ke publik, tapi proses ini dari mulai negosiasi sampai disepakati kemarin ternyata ditutup-tutupi. Ini tidak sesuai dengan kebebasan informasi publik," jelas Wahyu.
Wahyu pun mendesak DPR RI segera memanggil perwakilan pemerintah untuk mempertanyakan sekaligus meminta pemerintah mereview kembali perjanjian itu